Gerakan Rakyat Percepat Pendaftaran ke Kemenkum, Struktur Kepengurusan Hampir Tuntas di Seluruh Indonesia

Gerakan Rakyat – Langkah konsolidasi nasional terus dipacu. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, memaparkan perkembangan signifikan terkait proses pemenuhan syarat administratif pendaftaran badan hukum partai ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penyampaian tersebut dilakukan dalam momentum syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Gerakan Rakyat yang digelar di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Sahrin menjelaskan bahwa agenda utama partai saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan legal-formal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat dipenuhi secara komprehensif dan tanpa celah. Proses ini merupakan tindak lanjut dari keputusan strategis yang telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional pada 18 Januari lalu.

Menurutnya, pendaftaran badan hukum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi legitimasi politik yang harus dibangun dengan disiplin organisasi dan kepatuhan hukum. Karena itu, Gerakan Rakyat berkomitmen menuntaskan seluruh struktur kepengurusan sesuai ketentuan: 100 persen di tingkat pusat (DPP) dan provinsi (DPW), minimal 75 persen di tingkat kabupaten/kota (DPD), serta sekurang-kurangnya 50 persen di tingkat kecamatan (DPC).

Kepengurusan Provinsi Tuntas 100 Persen

Sahrin menegaskan bahwa capaian di tingkat provinsi telah rampung sepenuhnya. Dari total 38 provinsi di Indonesia, seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah terbentuk dan dilengkapi dengan Surat Keputusan resmi. Ia menyebut bahwa SK DPW Sulawesi Utara menjadi dokumen terakhir yang diterbitkan untuk melengkapi verifikasi tingkat provinsi.

Capaian ini menunjukkan konsolidasi vertikal partai berjalan efektif dan terkoordinasi. Struktur provinsi yang solid menjadi tulang punggung dalam mempercepat pembentukan kepengurusan di level kabupaten/kota dan kecamatan.

Tingkat Kabupaten/Kota Lampaui Target Minimal

Tidak hanya memenuhi ambang batas, Gerakan Rakyat bahkan berhasil melampaui ketentuan minimal di tingkat kabupaten/kota. Dari persyaratan 75 persen atau setara 402 dari total 514 kabupaten/kota, partai telah membentuk 462 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Artinya, secara kuantitatif, partai telah mengamankan lebih dari yang dipersyaratkan undang-undang. Hal ini menjadi indikator bahwa respons dan antusiasme kader di daerah sangat tinggi terhadap agenda pembentukan struktur partai.

Konsolidasi di tingkat DPD juga menjadi kunci dalam memperluas penetrasi organisasi hingga ke akar rumput. Dengan struktur yang aktif dan terlegitimasi, partai memiliki instrumen yang memadai untuk membangun komunikasi politik yang lebih sistematis dan terukur.

Target Kecamatan Dikejar, Optimisme Tetap Tinggi

Pada level kecamatan (DPC), dari target minimal 50 persen atau sekitar 3.362 kecamatan, saat ini telah terbentuk 2.346 kepengurusan. Meski masih terdapat kekurangan sekitar 800-an kecamatan, Sahrin menyatakan optimisme bahwa seluruh sisa target akan dirampungkan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan bahwa jajaran pengurus di berbagai daerah sedang bekerja intensif untuk menuntaskan pembentukan struktur tersebut. Target internal partai adalah menyelesaikan seluruh kekurangan dalam bulan berjalan agar proses administrasi pendaftaran dapat segera difinalisasi.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Dengan capaian 100 persen di provinsi dan melampaui target di kabupaten/kota, penyelesaian di tingkat kecamatan dinilai hanya persoalan akselerasi waktu dan koordinasi teknis di lapangan.

Komitmen pada Prinsip Negara Hukum

Lebih jauh, Sahrin menekankan bahwa pemenuhan syarat administratif merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip negara hukum (rechtsstaat). Gerakan Rakyat ingin memastikan seluruh tahapan yang ditempuh berjalan sesuai koridor konstitusi dan regulasi yang berlaku.

Baginya, legitimasi partai politik tidak cukup dibangun melalui dukungan publik semata, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap sistem hukum nasional. Dengan memenuhi seluruh ketentuan secara lengkap dan sah, partai meyakini hak untuk memperoleh status badan hukum akan diberikan secara adil oleh negara.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa ketika seluruh fitur legal telah terpenuhi secara normatif, maka tidak ada alasan bagi otoritas untuk menunda pengesahan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan optimisme tersebut.

Momentum HUT ke-1: Konsolidasi Menuju Legalitas Penuh

Perayaan satu tahun Gerakan Rakyat bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi sekaligus konsolidasi menuju fase berikutnya: legalitas penuh sebagai partai politik berbadan hukum.

Dalam kurun waktu satu tahun, partai ini berhasil membangun struktur hingga menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan kapasitas organisasi dalam melakukan mobilisasi, koordinasi, dan eksekusi strategi secara nasional.

Ke depan, fokus utama tetap pada penyelesaian sisa kepengurusan tingkat kecamatan serta finalisasi dokumen administratif sebelum diajukan secara resmi ke Kementerian Hukum. Dengan ritme kerja yang konsisten dan komitmen kolektif kader di seluruh daerah, Gerakan Rakyat menargetkan proses pendaftaran dapat segera memasuki tahap verifikasi formal.

Gerakan Rakyat kini berada di garis akhir proses administratif. Jika seluruh tahapan dapat dituntaskan sesuai target waktu, maka langkah berikutnya adalah memasuki babak baru sebagai entitas politik yang sah secara hukum, siap berkontribusi dalam dinamika demokrasi nasional.