Anies Baswedan Dorong Penetapan Bencana Nasional demi Tanggung Jawab Negara

Anies Baswedan kembali menyampaikan pandangannya terkait kondisi kebencanaan yang melanda Aceh akibat banjir dan longsor. Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak, Anies menilai situasi yang terjadi telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional Aceh agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan terkoordinasi.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Anies melihat langsung dampak kerusakan yang cukup serius. Permukiman warga rusak berat, akses jalan antarwilayah terputus, dan sejumlah fasilitas umum tidak dapat digunakan. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terhenti dan memperlambat masuknya bantuan ke beberapa lokasi yang sulit dijangkau. Menurut Anies, kerusakan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan darurat.

Selain meninjau lokasi terdampak, Anies juga menyempatkan diri mengunjungi tempat pengungsian. Ia berbincang dengan warga yang kehilangan rumah, mendengar keluhan orang tua yang cemas karena anak-anak belum bisa kembali bersekolah, serta menyimak cerita para kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Banyak lahan pertanian dan usaha kecil tertimbun lumpur, sehingga sumber penghasilan warga terhenti total.

Anies menilai bahwa dampak bencana yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang telah berupaya maksimal dalam kondisi keterbatasan. Namun, menurutnya, luasnya wilayah terdampak dan besarnya kebutuhan masyarakat membuat dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat penting.

“Kalau melihat langsung kondisi di lapangan, jelas bahwa ini bukan bencana kecil. Bebannya terlalu besar jika hanya ditangani oleh daerah. Negara perlu hadir lebih kuat,” ujar Anies. Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya dampak yang dirasakan masyarakat.

Anies menjelaskan bahwa status bencana nasional bukan sekadar istilah administratif. Penetapan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya nasional secara lebih luas. Dengan status Bencana Nasional Aceh, pemerintah pusat dapat mengoordinasikan penanganan lintas kementerian dan lembaga dalam satu kerangka kerja terpadu.

Menurutnya, salah satu dampak langsung dari penetapan status nasional adalah percepatan fase tanggap darurat. Anggaran nasional dapat dialokasikan lebih cepat, personel tambahan dari berbagai instansi dapat dikerahkan, serta alat berat bisa dimobilisasi untuk membuka akses jalan dan membersihkan wilayah terdampak. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa hambatan berarti.

Selain itu, penyaluran bantuan logistik dalam skala besar menjadi lebih memungkinkan. Kebutuhan dasar seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan sanitasi masih sangat dibutuhkan oleh warga yang bertahan di pengungsian. Anies menilai kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan akan sangat menentukan kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian serius. Anies mengingatkan bahwa risiko penyakit pascabencana meningkat akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi. Di sisi lain, trauma psikologis yang dialami korban, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, membutuhkan pendampingan jangka panjang. Dalam penanganan Bencana Nasional Aceh, layanan kesehatan fisik dan dukungan psikososial harus berjalan beriringan.

Lebih jauh, Anies menekankan pentingnya fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Tanpa status bencana nasional, pemulihan berisiko berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Dengan penetapan Bencana Nasional Aceh, pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur publik dapat direncanakan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Anies mendorong pemerintah untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi UMKM, serta program padat karya. Menurutnya, pemulihan ekonomi menjadi kunci agar masyarakat dapat bangkit dan kembali mandiri.

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan anggaran atau tumpang tindih kewenangan, Anies menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menilai bahwa pengawasan yang ketat harus menjadi bagian dari penanganan Bencana Nasional Aceh, bukan alasan untuk menunda keputusan penting. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik.

“Kekhawatiran itu wajar, tetapi solusinya adalah pengawasan yang kuat sejak awal, bukan menahan bantuan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga relawan, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara jujur dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang adil, terencana, dan berkelanjutan, sehingga kehidupan warga Aceh dapat kembali berjalan dengan lebih baik.