Membangun Harapan: Jenderal Dudung Abdurachman dan Proyek KPR untuk Prajurit TNI AD

Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk prajurit TNI AD melalui skema Tabungan Wajib Perumahan (TWP) menjadi sorotan sejak awal, penuh polemik dan dinamika. Namun di tengah ketegangan dan tantangan, kehadiran Jenderal Purn. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023 justru membawa sejumlah langkah progresif dan solusi nyata, yang patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki sistem demi kesejahteraan prajurit.

1. Permasalahan Awal: Beban Berat dan Proyek Mangkrak

Sebelum Jenderal Dudung menjabat, program KPR prajurit telah menimbulkan kritik tajam. Lembaga Imparsial menyoroti pelbagai masalah, termasuk pemotongan gaji prajurit hingga 80 persen, serta praktek pemaksaan melalui sanksi seperti pemindahan ke wilayah terpencil bagi yang menolak ikut program KPR swakelola .

Selain itu, audit Inspektorat Jenderal TNI AD (Irjenad) mengungkap celah serius dalam pencairan dana BP TWP—sekitar Rp 586,5 miliar di mana banyak pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah seperti dijanjikan . Akibatnya, ribuan prajurit menyisakan gaji minimum (sekitar Rp150 ribu–Rp300 ribu) tanpa kepastian hunian, bahkan terpaksa meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari .

Inspektorat menyarankan BP TWP untuk menarik kembali dana dari pengembang yang tidak menjalankan proyek, sekaligus menyarankan agar prajurit tidak dipaksa ikut program . Kondisi ini menunjukkan bahwa skema awal penuh kelemahan struktural dan berpotensi menyempitkan ruang hak-hak prajurit.

2. Jenderal Dudung: Inisiasi Kembali Program dengan Pendekatan Solutif

Ketika dilantik sebagai KSAD, Jenderal Dudung mengambil pendekatan berbeda. Ia memperjuangkan agar dana BP TWP tetap digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah but with more structure. Sejumlah langkah strategis dilakukan:

Menstranfer dana ke mitra pembangunan sesuai kebutuhan mendesak, total mendekati Rp 500 miliar melalui beberapa tahap, guna memastikan proyek bisa berjalan kembali—meskipun ia mengakui tidak semua pengembang sukses mengantarkan hasil .

Ia menyatakan bahwa penerapan “ambil rumah” bukanlah pemaksaan mutlak, melainkan sebuah strategi agar prajurit menginvestasikan dana mereka dalam bentuk aset bukan konsumsi. Jika disewakan Rp 1,5 juta sementara cicilannya Rp 1,1 juta per bulan, prajurit masih memperoleh sisa Rp 400 ribu sebagai pemasukan tambahan dan rumah sebagai aset jangka panjang dalam sepuluh tahun ke depan .

Ia menekankan bahwa program dijalankan tanpa “uang komando”. Semua proses dimulai dari permohonan di satuan komando, diikuti akad kredit resmi dengan bank—dengan sertifikat dijadikan jaminan oleh BP TWP—untuk menjaga akuntabilitas .

3. Mengubah Polemik Menjadi Peluang

Sekalipun kebijakan KPR sempat menjadi kontroversi, niatan Jenderal Dudung untuk memperbaiki nasib prajurit tak bisa diabaikan. Ia mengambil keputusan sulit dalam situasi krisis mengalirkan kembali dana agar proyek bisa berjalan dengan tujuan jangka panjang memperkuat posisi keuangan prajurit. Dia berargumen bahwa lebih baik dana investasi tahan 10 tahun menjadi rumah ketimbang digunakan untuk konsumsi sementara.

Hal ini menunjukkan pola pikir seorang pemimpin yang melihat hunian bukan sebagai beban, melainkan peluang investasi masa depan. Sikap ini patut diapresiasi, meskipun pelaksanaannya memerlukan penyempurnaan dan audit menyeluruh.

4. Komitmen Untuk Perbaikan Selanjutnya

Setelah masa kepemimpinan Dudung, KSAD selanjutnya Jenderal Maruli Simanjuntak telah melanjutkan perbaikan sistematik. Ia memperkenalkan skema lebih ringan: cicilan bunga hanya 5 persen serta konversi tabungan sebagai uang muka, sehingga cicilan rumah subsidi senilai Rp 168 juta hanya sekitar Rp 1 juta per bulan .

Langkah ini menunjukkan perbaikan dari titik masalah awal, dan menunjukkan bahwa upaya Dukungannya telah membuka jalan untuk reformasi berkelanjutan dalam sistem.

Penutup

Secara keseluruhan, meski di awal masa kepemimpinan Jenderal Dudung Abdurachman terdapat sejumlah kontroversi mulai dari proyek mangkrak, beban gaji prajurit, hingga wacana pemaksaan peran beliau patut dihargai sebagai penggerak yang menyuntikkan solusi realistis dalam situasi sulit. Pendekatan investasi aset, penekanan transparansi akad tanpa uang komando, serta keberanian mengalokasikan dana besar untuk menyelamatkan proyek, menunjukkan dedikasi kepada kesejahteraan prajurit.

Dalam perspektif positif, Jenderal Dudung bisa dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan dan memberikan aset jangka panjang bagi prajurit. Ia bukanlah sumber masalah utama, melainkan sosok yang memperjuangkan transformasi dari sistem yang memicu beban menjadi sistem yang membuka peluang kesejahteraan masa depan.