UMP DKI 2013 Ditetapkan, Ratu Atut: Banten tak Mutlak Ikuti Jakarta
Adrian Syahalam
Gubernur Banten, Ratu Atut C. (smanegeri6kotaserang.wordpress.com)
Banten - Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) diimbau perlu berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Banten soal penetapan minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 yang dinilai sangat mempengaruhi kondisi buruh di propinsi sekitar DKI.
Penegasan itu diungkapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Serang, Banten, Senin (5/11/2012). Menurut Atut, kondisi Banten sangat berbeda dengan Jakarta maupun Jabar. Sebab, Gubernur DKI bisa langsung mengeluarkan surat keputusan (SK) dan menetapkan UMP secara langsung.
"Di Banten, gubernur hanya bisa mengeluarkan SK atas usulan dari bupati dan wali kota. Kita (Banten) tidak akan mutlak mengikuti UMP DKI," ujarnya.
Atut melanjutkan, penetapan UMP tetap berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang nanti dikembalikan ke daerah. Selain itu, UMP BAnten selama ini mengacu hasil survei KHL (kebutuhan hidup layak). Sayangnya, dalam sejumlah survei KHL, Banten menempati posisi lebih rendah dibanding KHL Jakarta.
(ASR/ASR)
Silahkan berbagi pandangan, pengetahuan dengan baik dan bertanggung jawab (Tidak menebarkan cacian, kebencian, SARA). Mari bangun budaya yang baik dengan saling menghargai pendapat pembaca lain. Kabarcepat.com berhak menghapus setiap komentar yang tidak layak dengan ketentuan.
